11 December 2016
Kategori:
Press

MK Diminta Gunakan Pancasila dalam Memutus

Semarang - Pancasila harus menjadi tolok ukur Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945. Sebab, selama ini Pancasila kerap tidak dijadikan tolok ukur.

“MK dalam kewenangannya menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak semuanya menggunakan Pancasila sebagai tolok ukur,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah.

Hal itu disampaikannya seusai menjalani Ujian Promosi Doktornya di Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/12).

“Pengertian Pasal 24C UUD 1945 yang berbunyi MK pada tingkat pertama dan terakhir berwenang menguji UU terhadap UUD 1945 harus juga dimaknai MK juga menguji UU terhadap nilai-nilai Pancasila,” tegas Basarah.

Disertasi dia berjudul “Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan.”

“Ada pengujian UU yang sama sekali tidak menyinggung Pancasila, ada yang menyinggung secara tidak langsung, dan ada yang menggunakan sebagai tolok ukur,” katanya.

Menurutnya, salah satu Putusan MK yang tak menjadikan Pancasila tolok ukur yakni mengenai uji materi UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

“UU Pilpres dalam kaitannya calon perseorangan, saat MK menguji UU tersebut sama sekali tidak menyinggung nilai-nilai Pancasila, apalagi tolok ukurnya terhadap sila-sila Pancasila,” tegasnya.

Dijelaskan, MK hanya sebatas menjadikan Pasal 6A UUD 1945 sebagai tolok ukur uji materi UU Pilpres itu. Pasal 6A itu terkait ketentuan dan tata cara pengusulan calon presiden dan calon wakil presiden.

Menurutnya, MK semestinya berpegang pada Pancasila. Sebab, calon perseorangan bersifat individualistik dan tidak bersifat kolektif sebagaimana diamanahkan Sila Keempat Pancasila.

Dia menyatakan, apabila Pancasila tidak dijadikan sebagai tolok ukur, maka akibatnya nilai-nilai Pancasila semakin jauh dari cita hukum Indonesia. “Semua produk perundangan harus bersumber dari Pancasila,” tegas Ketua Fraksi PDI-P MPR ini.

Seperti diberitakan, Basarah lulus dengan predikat cum laude dalam ujian promosi doktornya. “Hasil penilaian ujian promosi doktor saudara Ahmad Basarah, setelah diperhitungkan dengan nilai ujian tertutup, tatap muka, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude,” kata Ketua Tim Penguji sekaligus Dekan FH Undip, Prof Dr R Benny Riyanto.

Hal itu disampaikannya saat mengumumkan hasil ujian promosi doktor Basarah di FH Undip, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/12).

“Rata-rata nilai kumulatif 3,94. Lama studi 2 tahun 3 bulan 9 hari,” ujar Benny.

Ujian dipimpin Benny dengan anggota penguji eksternal Prof Dr Mahfud MD, Prof Dr Guntur Hamzah, dan Prof Dr Widodo Eka Cahyana, Prof Dr Retno Saraswati, Dr RB Sularto, dan Dr Lita Tyesta ALW.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Dr Arief Hidayat menjadi Promotor, dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH Undip, Prof Dr FX Adji Samekto sebagai Co-Promotor.

 

Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/403978-mk-diminta-gunakan-pancasila-dalam-memutus.html